Tidak ada yang salah dengan Anda melek dalam politik, terutama Anda yang masih muda. Anda adalah calon penanggung beban Negara di masa yang akan datang. Juga, apa yang terjadi hari ini pasti mempengaruhi kehidupan kita untuk hari esok baik Bangsa dan Negara Indonesia. Berkaca pada sejarah kelam Indonesia sampai 3 abad lebih menjadi Negara jajahan, sungguh waktu yang lama dan menghasilkan generasi yang kerdil, alhasil rakyat betah dinina-bobokan penguasa.
Harusnya, Indonesia sudah makin dewasa dalam berdemokrasi dan melek dalam berbangsa. Kecepatan ilmu komunikasi dan teknologi membuka mata kita untuk memahami keadaan bangsa dan Negara, Kita tak cukup hanya bergantung pada mereka yang duduk di gedung Senayan. Mengawasi juga termasuk tugas kita sebagai generasi penerus Bangsa. Jika satu Bangsa sudah melek akan pemerintahannya maka seharusnya sulit untuk kembali ke era Feodalisme.
Membahas tentang putusan MA yang baru dipublis 3 juli 2020 atas sengketa pilpres itu minimal menjadi catatan yang akan terus tersematkan pada sejarah bangsa ini, Jokowi adalah presiden satu-satunya yang diragukan legalitasnya.
Putusan MA: (link download)
Sesuai Putusan MA No. 44 P/HUM/2019 yang sekian lama disimpan dan baru saja dibuka untuk publik tanggal 3/Juli/2020. Maka Yang Mulia Paduka, diminta agar legowo untuk lengser dan turun dengan terhormat. (SeHarusnya)
Tanggal 30 Juni 2020 Presiden disanjung karena marahin Menteri. Namun 1 Juli 2020 BPJS Naik lagi. Reshuffle menteri itu enggak perlu dijadikan Ancaman, karena yang diganti itu sudah jelas satu menteri dan itu sudah hak prerogatif. Justrtu yang jadi masalah adalah isi daripada pada video yang beredar itu menarik perhatian publik dan kontroversial, pada menit delapan presiden bilang akan mengambil opsi bubarkan satu lembaga, bila perlu dilakukan pungkasnya. Lalu lembaga mana yang mau dibubarkan? Saya pribadi sangat menyetujui bubarkan lembaga BPIP, Karena Pancasila sudah final dan harga mati.
Ini adalah opini pribadi dan tidak mengatasnamakan kelompok atau satu partai.
